Rabu, 08 November 2017

Peranan Dan Tugas Koperasi Indonesia *

Membina Kelangsungan Dan Perkembangan Demokrasi Ekonomi (Pasal 7 Ayat (3) UU No. 12/1967)


         Sebelum melangkah lebih jauh menguraikan tentang, Peranan dan Tugas Koperasi dalam membina kelangsungan dan perkembangan Demokrasi Ekonomi, ada baiknya kalau dikemukakan terlebih dahulu tentang Demokrasi Ekonomi tersebut.

Demokrasi Ekonomi merupakan sistem perekonomian yang dijalankan di negara kita, yang mempunyai ciri-ciri positif dan memnghindari ciri-ciri yang negatif.                  

  • Ciri-ciri positif  antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, karenanya tidak mengenal sistem pertentangan kelas.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Hak milik perorangan diakui, pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  4. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  • Ciri-ciri Negatif yang harus dihindarkan adalah sebagai berikut:
Pertama:
     Sistem "Free Fight Liberalism" yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dan yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia;

Kedua:
    Sistem "etatisme" dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
Ketiga:
     Monopoli yang merugikan masyarakat.

           Ciri-ciri seperti di atas terkandung pula dalam Koperasi, karena itu mengembangkan Koperasi dengan sebaik-baiknya sama dengan mewujudkan dan membina kelangsungan serta perkembangan Demokrasi Ekonomi dengan sebaik-baiknya pula.
Tentang perkembangan Koperasi di Negara kita memang dapat dikatakan pesat, namun tidak sedikit pula daerah-daerah yang belum ada Koperasinya. Jadi pesat di sini, kalau keadaan sekarang dibandingkan dengan keadaan pada masa Orde Lama.
Tentang cepat atau lambannya perkembangan Koperasi itu, menurut penelitian ternyata tergantung pada suatu keadaan, jelasnya sebagai berikut:
  • Di daerah-daerah, di mana para pemuka rakyatnya sangat memperhatikan nasib mereka yang ekonominya (relatif) lemah, para pemuka rakyat inilah yang akan tampil ke muka, memprakarsai pembentukan berbagai jenis Koperasi.
  • Di daerah-daerah, terutama yang pendidikan dan kebudayaannya belum berkembang dengan baik, para pemuka rakyatnya kurang memperhatikan nasib mereka yang ekonominya (relatif) lemah atau daya kreatifnya kurang, pihak Pemerintah lazimnya yang memprakarsai pembentukan Koperasi tersebut, biasanya melalui rapat-rapat desa di mana para pemuka rakyat itu diundang.
  • Di instansi-instansi, dinas-dinas dan atau jawatan-jawatan, pembentukan Koperasi lazimnya diprakarsai oleh pimpinannya.
     Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu tentang perkembangan Koperasi di daerah-daerah, di mana selain para anggotanya ada dalam keadaan ekonomi (relatif) lemah, juga dikarenakan rata-rata tingkat pendidikannya rendah dan tidak sedikit yang belum merasakan duduk di sekolah. Pemerintah sangat memperhatikan keadaan seperti ini, terbukti dengan digalakkannya bimbingan, penyuluhan-penyuluhan, sehingga setahap demi setahap mulai terwujud hasilnya :
  1. Koperasi mampu menunjukkan fungsinya sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,
  2. Koperasi mampu menunjukkan fungsinya sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional,
  3. Koperasi mampu menunjukkan fungsinya sebagai urat nadi ekonomi negara-kota-dan desa, sehingga penyebaran atau pendistribusian produk-produk terjamin kelancarannya secara timbal balik,
  4. Koperasi mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai alat perjuangan yang dapat meningkatkan kecerdasan rakyat yang banyak sangkut-pautnya dengan bidang ekonomi (peningkatan produksi, peningkatan pendapatan, kelancaran distribusi dan lain sebagainya).
      Kini kedudukan Koperasi makin hari makin kuat, peranan KUD-KUD di sebagian terbesar pedesaan-pedesaan di Tanah Air kita makin luas (KUD membawahi beberapa Sub-Unit). Berkembangnya dengan pesat dan kuatnya kedudukan Koperasi di negara kita, mempunyai arti terjaminnya kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi di Tanah Air kita. Untuk menunjang pengertian ini, seyogyanya diperhatikan bunyi dan penjelasan pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut :

Pasal 33, Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 :
  1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mempunyai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
        Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.
          Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.
Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



SUMBER :

G.Kartasapoetra, DKK. "koperasi indonesia yang berlandaskan pancasila dan uud 1945". Jakarta : PT. Bina Aksara

Jumat, 03 November 2017

Peranan Dan tugas Koperasi Indonesia

  1.  Meningkatkan Produksi, mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.

    Pasal 7 ayat (1) UU no.12 Tahun 1967 : " Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperanan dan bertugas untuk mempersatukan, mengerahkan, membina, dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.                                                                                                                 Rakyat Indonesia di pelosok tanah air  dan dikota, dari dulu hingga sekarang adalah rakyat yang mampu berproduksi, tetapi secara kenyataan pula hanya sebagian kecil sekali yang mampu mengembangkan produksinya, sedangkan sebagian terbesar hanya merupakan usahawan-usahawan perorangan yang sulit mengembangkan usaha produksinya (home industry) dan tetap hidup dibawah batas-batas kemiskinan. Usahawan-usahawan yang kecil ini, baik yang memproduksi benda-benda terwujud (badan pangan dan benda-benda keperluan hidup lainnya) , maupun yang memproduksi jasa (penjual jasa). Kehadiran koperasi ditengah-tengah mereka merupakan "malaikat penyelamat" kelangsungan hidupnya, karena koperasi merupakan wadah yang cocok bagi mereka yang ekonomi nya lemah untuk secara bersama-sama, bahu-membahu meningkatkan usaha mereka sehingga menjadi peningkatan taraf hidupnya, menuju kesejahteraan yang telah lama mereka cita-citakan. 
  • Contoh:                                                                                                                    Dapat dikemukakan disini tentang KUD (Koperasi Unit Desa), yang telah berhasil mempersatukan para petani didaerah hukumnya, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha para petani untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya peningkatan pendapatan yang layak, adil dan peran sertanya dalam meningkatkan kesejahteraan lingkungan.  KUD dikemukakan sebagai contoh disini mengingat sebagian terbesar dari rakyat indonesia adalah petani, bidang produksinya lebih jelas dan masalah-masalah yang dihadapinya lebih jelas pula, mereka tinggal di pedesaan-pedesaan yang dianggap sokoguru perekonomian negara (baik menurut Ir. Kaslan  A tohir maupun Prof..Ir.Teko Sumodiwirjo).KUD sebagai Koperasi Serba usaha yang mengelola bidang usaha tani (AgriBisnis) dalam melaksanakan peran dan tugas-tugasnya, telah memperlihatkan Hasil-hasil nyata sebagai berikut :
  1. Mempersatukan Usaha Pertanian
    Dalam keadaan demikian praktis kegairahan kerja petani untuk meningkatkan produksi hasil buminya tidak ada. Produksi menjadi terbatas pada tingkat mencukupi kebutuhan keluarganya. Tumbuhnya KUD di tengah-tengah masyarakat petani yang sedang menghadapi kelesuan, yang dapat melaksanakan peranan dan tugasnya dengan baik, dengan jalan:
    • menampung dan menjualkan produk-produk pertanian dengan lancar dan dengan harga yang layak;
    • menyediakan sarana-sarana produksi dan barang-barang kebutuhan hidup para petani dan keluarganya, yang dapat dibeli dengan mudah dan dengan harga yang murah;
    • melakukan pembinaan-pembinaan, penyuluhan-penyuluhan mengenai pola penanaman, produk tanaman yang dibutuhkan masyarakat dan cara-cara pengolahan produk agar harga jualnya dapat lebih tinggi;
    • memberikan kredit-kredit dengan bunga yang sangat rendah kepada petani yang benar-benar memerlukannya.                                    
  2. Menimbulkan Kegairahan Kerja                                                                         Kelancaran, kemudahan dan menguntungkannya pemasaran produk-produk pertanian melalui KUD, menjadikan para petani bergairah kerja untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk-produk pertaniannya. Karena makin meningkat kuantitas dan kualitas produknya, pendapatan yang bakal diperolehnya makin meningkat pula.                                                                                                                                        
  3. Melenyapkan Sistem Ijon dan Lintah Darat
    Diperolehnya pendapatan hasil usaha yang meningkat, tersedianya kredit bagi mereka yang benar-benar memerlukan serta timnulya kesadaran dari para petani sendiri untuk memberantas ijon dan praktek-praktek lintah darat, telah menyelamatkan kehidupan para petani dari pemerasan oknum-oknum yang tidak berperikemanusiaan itu.
  4. Pembangunan Lingkungan
    Keterpaduan para petani dalam KUD, ternyata tidak hanya memberikan kepuasan-kepuasan kepada para petani dan keluarganya saja, tetapi juga telah memberikan manfaat-manfaat kepada masyarakat lingkungannya, yaitu dengan terwujudnya perbaikan jalan-jalan di pedesaan, jembatan-jembatan, temapat ibadah, sekolah, pengairan, MCK dan lain sebagainya yang merupakan prasarana penting penunjang kelancaran produksi, kesehatan masyarakat, pendidikan (kesejahteraan masyarakat). Dana pembangunan dan dana sosial yang terkumpul dari penyisihan-penyisihan pendapatan para petani, disertai dengn semangat kegotongroyongan dan kegairahan kerja para anggota masyarakat, merupakan kemampuan yang ampuh dalam mewujudkan pembangunan lingkungan tersebut secara swasembada.

    Uraian di atas merupakan salah satu contoh tentang keberhasilan KUD, yang nyata telah dapat mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi para petani, yang dengan keberhasilan ini telah dapat dicapai peningkatan produksi, peningkatan pendapatan para petani, kesejahteraan hidup para petani beserta keluarganya dan terwujudnya pembangunan masyarakat sekitar lingkungan hidupnya.
    Keberhasilan seperti KUD yang dicontohkan di atas, telah dapat diwujudkan pula oleh jenis-jenis Koperasi lainnya yang pada waktu ini telah berkembang dengan pesat sampai di pelosok-pelosok Tanah Air kita, sehingga kehidupan para anggota masyarakat yang ekonominya lemah, benar-benar telah tertolong.



Tulisan 8 : Promosi dan pemindahan

Pilihan Ganda 1.       Kesempatan untuk maju di dalam organisasi sering disebut dengan….. a. Karier b. Promosi c. Pe...